Oleh : Abdul Muid Badrun*

Menarik sekali membaca artikel Achmad K Permana (AKP) berjudul, “Hijrah ke Bank Syariah” (Republika, 22/2/2019). Saya menikmati tulisan itu hingga membacanya lebih dari satu kali. Saya menemukan upaya AKP menjelaskan bahwa jangan ragu hijrah ke bank syariah dengan berbagai argumentasi. Bahkan, dalam alenia terakhir sampai mengutip tafsir Ibnu Katsir atas Surat al-Baqarah ayat 275 bahwa termasuk perilaku musyrik orang yang menyatakan riba atas jual beli yang sah. Meski kita bisa berdebat panjang atas hal ini.

Sebagai orang yang pernah 6 (enam) tahun bekerja di bank syariah, memahami betul betapa masalah kita bukan pada argumentasi atas keberadaan bank syariah. Termasuk di dalamnya akad-akad transaksi bank syariah. Karena, semuanya sudah melalui uji materiil dan uji fiqh oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Persoalannya menurut penulis, lebih kepada tidak lurusnya barisan internal bank syariah. Apa yang sudah ditetapkan oleh DSN sebagai sebuah fatwa, diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), tidak serta merta di lapangan berjalan sesuai koridor. 

Dalam bahasa filsafat, ada teks dan konteks. Teks yang dibuat, sering tidak dijalankan oleh konteks. Sehingga, ada adagium jauh panggang dari api. Saya ambil contoh (dan ini juga dicontohkan oleh AKP dalam artikelnya), terkait denda. Menurut AKP, denda dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan membangun kepatuhan. Kalau teks ini saya sepakat. Tapi lihat konteksnya. Apa benar, dalam implementasi di lapangan proses penagihan denda atas hutang debitur sudah sesuai kaidah maqhasid syariah? Nah, saya banyak menemukan kasus ini di lapangan kontradiktif. Sehingga, muncul persepsi mengatakan: “Kok bank syariah begini ya, tak beda dengan bank konvensional”. Inilah yang sejak awal harus dicegah. Karena dalam literatur, “marketing is the battle of perception” artinya pemasaran itu perang persepsi. Sebaik apapun kita kampanyekan jika dipersepsi sejak awal kurang baik maka hasilnya pun tidak akan efektif.

Di sisi lain, penulis menemukan masih banyak kontradiksi-kontradiksi lain yang jika kita tarik benang merah, kesalahannya bukan pada teks yang telah disepakati namun lebih pada konteks pelaksanaan di lapangan. Dari sinilah, pengawasan melekat (embedded controlling) menjadi PR kita bersama. Sehebat dan secanggih apapun tools pengawasan dibuat, jika pelaksananya tidak paham syariah, akan memukul mundur pada akhirnya. Terbukti kalau kita baca data di OJK, angka pembiayaan bermasalah atau NPF (Non-Performing Financing) bank syariah lebih besar dibanding bank konvensional. Yaitu, 3,83 persen untuk bank syariah dan 2,67 persen untuk bank konvensional (Data per Juni 2018, Kontan,24/8/2018). Catatan prestasi tersendiri bagi bank syariah sejak 2014. Namun, tetap saja masih di atas NPL (Non Performing Loan) bank berbasis bunga. Pertanyaan berikutnya, ada apa sebenarnya di bank syariah kita? 

Belum lagi kalau kita baca kondisi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. Data NPF-nya meluncur tajam. Padahal jumlah bank syariah terbesar ya di BPRS, bukan di BUS (Bank Umum Syariah) atau di UUS (Unit Usaha Syariah). Menurut data SPS (Statistik Perbankan Syariah) OJK per Desember 2018, jumlah BPRS sebanyak 167. Ini fakta betapa PR kita sebagai pecinta bank syariah begitu banyak. Belum lagi kalau kita baca data dana murah yang masuk (current account saving account/CASA) tentu sangat jauh perbedaannya. Padahal kita semua tahu, tingkat kepercayaan nasabah pada bank syariah itu berbanding lurus dengan peningkatan angka CASA. Memang, tidak bisa membandingkan vis a vis dengan bank konvensional. Namun, ini bisa jadi lampu kuning buat pengambil kebijakan di bank syariah. Maka, ajakan hijrah ke bank syariah oleh AKP, penulis pahami sebagai amar ma’ruf. Namun jangan berhenti di ranah itu. Yang lebih utama adalah nahi munkar-nya. 

Kalau kita membaca sejarah Rasulullah Muhammad SAW ketika proses hijrah ke Madinah. Dipenuhi dengan berbagai ujian, cobaan dan bahkan siksaan kepada para sahabat. Selama 13 (tiga belas) tahun hidup di kota Makkah, Rasul dan para pengikutnya mengalami peristiwa tidak mengenakkan dari kaum Musyrik Quraish. Rasul dan para sahabat tetap bersabar dan menghadapinya dengan penuh keyakinan sambil terus menperbaiki pasukan. Sampai turun wahyu yang memerihtahkan Rasul meninggalkan kota Makkah menuju Yathrib atau Madinah (lihat QS. Al-Hajj (22): 39). Fakta ini memberikan ibrah (pelajaran) pada kita, betapa proses ajakan hijrah itu tidak semudah diucapkan. Perlu meluruskan niat, memaksimalkan ikhtiar, merapatkan dan merapikan barisan. Jika 3 (tiga) hal pokok ini tidak dilakukan oleh pemangku kebijakan beserta insan industri keuangan syariah, saya meragukan ajakan hijrah ini efektif. Bahkan, hanya sebatas gincu promosi semata.

Saya sungguh berharap bank syariah berkembang pesat di Bumi Indonesia. Umur bank syariah yang sudah lebih dari seperempat abad (27 tahun beroperasi), hendaknya jadi motivasi kita semua untuk terus memperbaiki dan merapikan pasukan. Amar ma’ruf harus diimbangi dengan nahi munkar agar hasilnya optimal. Saya pun menyakini bahwa konsep ekonomi terbaik adalah konsep bagi hasil yang merupakan saripati konsep bank syariah. Konsep apik ini pun dikembangkan di negara-negara maju dengan istilah sharing economy. Namun, sayangnya ajakan untuk hijrah (seperti ditulis AKP di akhir tulisannya), ke bank syariah tidak dibarengi dengan ajakan untuk merapikan barisan SDM di lapangan.

Sehingga, niat baik tidak cukup efektif jika tidak didasari dengan semangat keihklasan memahami pasukan. Seringkali, konsep dan teorinya bagus, namun praktik di lapangan tidak demikian. Pemimpin di bank syariah seyogianya (untuk tidak mengatakan harus) mau turun ke bawah dengan pendekatan filosofi cacing, mendengar dan melihat fakta di lapangan. Apa dan bagaimana pasukannya. Sudah rapi dan rapat belum barisannya. Di sinilah dibutuhkan kejujuran semua pihak. Apalagi jika dihadapkan pada era disrupsi yang mau tak mau memaksa semua insan di industri keuangan syariah berubah jika tidak ingin punah. Alhasil, ajakan ayo, hijrah ke bank syariah seperti ditulis AKP terjebak hanya pada diksi hujjah an-sich, bukan hijrah seperti yang diharapkan. Bagaimana menurut Anda?

*Penulis adalah Mantan Karyawan Bank Syariah dan Dosen Islamic Bank FEB Universitas Paramadina Jakarta

Tulisan ini telah dimuat di Harian Republika edisi Senin, 25 Februari 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *